Selasa, 24 November 2015

160 Skripsi Hukum Mudah Dikerjakan Paling Recommended

Berikut 160 Skripsi Hukum Mudah Dikerjakan Paling Recommended buat teman teman mahasiswa hukum yang masih bingung dalam menentukan judul skripsi untuk diajukan ke dosen pembimbing.



Silahkan teman teman pilih judul judul skripsi dibawah ini yang paling mudah dikerjakan . Artinya materi dari judul skripsi dapat teman teman kuasai dan jangan lupa judul tersebut memiliki referensi yang cukup . Tidak perlu terburu buru menentukan judul, yang penting mendapatkan judul yang tepat yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan teman teman . Karena apabila salah dalam memilih judul bisa berakibat fatal dan penyusunan skripsi bisa mandeg ditengah jalan karena kesulitan dalam menyusun skripsi.

Skripsi Hukum Mudah Dikerjakan Paling Recommended



IMPLEMENTASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BNNP JAWA TIMUR.  

EFEKTIFITAS PASAL 107 AYAT (2) TENTANG MENYALAKAN LAMPU DI SIANG HARI BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR BERDASARKAN UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH POLSEK TULANGAN SIDOARJO.  

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJA OLEH PT X AKIBAT KELALAIAN.  

PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SURABAYA. 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MENGANIAYA SESAMA ANGGOTA TNI (Studi Kasus Putusan nomor: PUT/215-K/PM.III-12/AL/XI/2009). 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.  

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN BAGI AGAMA KATOLIK DI INDONESIA MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.  

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus Putusan Nomor : 03-K/PMT III/AD/III/2011). 

PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DI PENGADILAN NEGERI REMBANG.  

FUNGSI SIDIK JARI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI KEPOLISIAN RESORT SIDOARJO. 

KEDUDUKAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI) SEBAGAI LEMBAGA PERLINDUNGAN BAGI TKI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA.  

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN SENIOR FINANCE EXECUTIVE DI PT RHODIA DI GRESIK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 163/Pid.B/2010/PN.Gs). 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PERUSAHAAN LEASING YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM. 

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TNI (Study Kasus Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AL/VI/2012). 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK CACAT MENTAL DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM (Studi Kasus Nomor 941/Pdt.P/2011/PA.Sby). 

PENGANIAYAAN DALAM KEGIATAN MILITER TERHADAP ANGGOTA (Studi Kasus Putusan Nomor : 06-K/PMT.III/AL/IX/2010). 

PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSUMEN DALAM PELAYANAN AIR BERSIH PDAM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.  

PELAKSANAAN GUGATAN GANTI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH TANPA HAK (Studi Kasus Putusan Nomor : 13/Pdt.G/2010/PN.Wkb). 

TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN KHUSUSNYA BATU MANGAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya Putusan No 285/Pid.B/2012/PN. Sby). 

BENTUK PENYELESAIAN TERHADAP SERTIFIKAT GANDA (OVERLAPPING) ANTARA SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN DENGAN SERTIFIKAT HAK MILIK OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SURABAYA II. 

PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI PENGADILAN NEGERI SUMENEP. 

ANALISA YURIDIS KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No: 163/PID. B/2012/ PN. SDA). 

ANALISA YURIDIS CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO.  

PELAKSANAAN PERMOHONAN ADOPSI DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO. 

TINJAUAN YURIDIS TENTANG CYBER CRIME (Studi Kasus Putusan Nomor : 258/PID.S/2012/PN.SBY). 

PERMASALAHAN HAK WARIS AKIBAT PERKAWINAN ADAT BALI YANG BERBEDA KASTA.  

PENERAPAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) AKIBAT TIDAK DIPENUHINYA HAK ISTERI DAN ANAK SETELAH PERCERAIAN. 

PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TIPU MUSLIHAT PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus No 553/pid.B /2011/PN.sby di Pengadilan Negeri Surabaya). 

TANGGUNGJAWAB PIDANA PERAMPOKAN YANG DISERTAI PENGANIAYAAN MENURUT KUHP ( Studi Kasus Di PN. Lamongan No. PID : 372/Pid B/2009/PN Lmg ). 

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH EMAS DI BANK DANAMON SYARIAH SIDOARJO. 

TANGGUNG JAWAB BIRO TRAVEL PERJALANAN WISATA TERHADAP PENUMPANG PENGGUNA JASA TRAVEL (Studi Kasus CV. Arlinta Surabaya).  

ANALISIS YURIDIS TERHADAP BENTUK PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo). 

STUDI KOMPARASI PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUUVIII/ 2010. 

PENOLAKAN LELANG TERHADAP HARTA DEBITOR YANG DIPUTUS PAILIT. 

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DISAHKAN MENURUT UNDANG–UNDANG NO 1 TAHUN 1974. 

PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN JOMBANG. 

PEMBATALAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN MENURUT PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011.  

PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAAN TERHADAP TENAGA KERJA DI PT. X SURABAYA. 

ANALISA YURIDIS HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO (Studi kasus putusan No : 0635/Pdt.G/2010/PA.Sda.). 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN SEBAGAI PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI. 

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Pengadilan Militer III-12 Surabaya) Nomor : No.19-K/PM.III-12/AL/I/2012. 

ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIAKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM DI KAITKAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU DEMONSTRASI YANG BERSIFAT ANARKIS. 

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PENGANGKATAN ANAK. 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG TURUT SERTA DALAM PEMALSUAN AKTA KELAHIRAN ( Studi Kasus Putusan Nomor : 288/Pid.B/2011/PN.SPG ). 

KERUGIAN NEGARA YANG DIAKIBATKAN DARI PROSES PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEGAWAI KESATUAN PENJAGA LAUT DAN PANTAI (KPLP) DI PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 836/ PID. B/2009/PN. SURABAYA). 

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU DEMONSTRASI YANG BERSIFAT ANARKIS. 

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR PELAKU PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK KANDUNGNYA (STUDI KASUS PUTUSAN PN No. 3175/Pid.B/2010/PN. SBY). 

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 95 TAHUN 2010 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 (Studi Pada Pekerja Outsourcing di PT Mekar Jaya Sakti). 

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 95 TAHUN 2010 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 (Studi Pada Pekerja Outsourcing di PT Mekar Jaya Sakti). 

KEKUATAN HUKUM PENGGUNAAN REKAMAN VIDEO SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME. 

EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA BAGI WAJIB PAJAK YANG MELANGGAR KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. 

Efektivitas Sanksi Pidana Bagi Wajib Pajak Yang Melanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 

TINJAUAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG–UNDANG No.2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN.  

PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK X DI SURABAYA DENGAN JAMINAN TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT. 

KERUGIAN NEGARA YANG DIAKIBATKAN DARI PROSES PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEGAWAI KESATUAN PENJAGA LAUT DAN PANTAI (KPLP) DI PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 836/ PID. B/2009/PN. SURABAYA). 

PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP TENAGA KERJA DI PT. X SIDOARJO. 

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG RUPIAH PALSU (Studi Kasus Putusan PN No. 1648/Pid.B/2011/PN.Sby). 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI APARTEMEN DI KOTA SURABAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. 

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA. 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI APARTEMEN DI KOTA SURABAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. 

PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI PERSIDANGAN. 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS LAKA LANTAS YANG MENIMBULKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI POLRES SIDOARJO. 

IMPLEMENTASI PUTUSAN PIDANA MINIMAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR SURABAYA ”. 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SELAKU KREDITUR PREFERENCE PEMEGANG HAK TANGGUNGAN YANG OBYEKNYA HAK GUNA BANGUNAN (HGB). 

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API MENURUT UNDANG- UNDANG DARURAT NO 12 TAHUN 1951 DI WILAYAH POLRES GRESIK. 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan Nomor 3046/Pid.B/2010/PN.Sby.). 

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERBUATAN PEREDARAN OBAT-OBATAN ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN. 

PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA. 

PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI ATAS PENCEMARAN AIR SUNGAI BRANTAS OLEH LIMBAH PABRIK KERTAS PT. X DI GRESIK. 

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERIJINAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK MenurutUndang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Beberapa Peraturan Daerah Kota Surabaya. 

FUNGSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BEA DAN CUKAI DALAM PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU. 

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 1624/Pdt.G/2009/PA.SDA). 

TINDAK PIDANA CYBER CRIME DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. 

ANALISIS YURIDIS KEJAHATAN CYBER CRIME DALAM PEMBOBOLAN MESIN ATM BANK. 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2045/pid.B/2010/PN.Sby). 

TINJAUAN YURIDIS PEMBELIAN BARANG MELALUI TOKO ONLINE DI INDONESIA DENGAN E-COMMERCE YANG TIDAK SESUAI DENGAN PESANAN. 

TINJAUAN YURIDIS PEMBELIAN BARANG MELALUI TOKO ONLINE DI INDONESIA DENGAN E-COMMERCE YANG TIDAK SESUAI PESANAN. 

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PENGANGKATAN ANAK. 

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. 

IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO. 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PELAKU WHISTLEBLOWER PADA TINDAK PIDANA KORUPSI. 

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG BERKAITAN DENGAN CAROK DI KABUPATEN PAMEKASAN. 

PERANAN GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM EKSEKUSI JAMINAN KREDIT HARTA KEKAYAAN. 

STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN RI. 

STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN RI. 

TINJUAN YURIDIS DALAM PELAKSANAAN ROYA PARTIAL HAK TANGGUNGAN MENURUT UU. NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto). 

TINJAUAN YURIDIS DALAM PELAKSANAAN ROYA PARTIAL HAK TANGGUNGAN MENURUT UU. NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto). 

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Dan Atau Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Pada Suporter Sepak Bola (Studi Kasus Putusan No.174/PID.B/2011/PN.Lamongan). 

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MENGHILANGKAN SENJATA API (Studi Kasus Pengadilan Militer III-12 Surabaya) Nomor : 01-K/PM.III-12/AL/I/2010. 

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. 

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN KERJA ANTARA PERUSAHAAN DENGAN PEKERJA DI PT. BERAU KARYA INDAH SURABAYA. 

PENERAPAN PIDANA MATI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surabaya No. Putusan 80/Pid.B/1988). 

PENERAPAN PIDANA MATI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surabaya No. Putusan 80/Pid.B/1988). 

TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI.   

AKIBAT HUKUM PEMBERIAN HIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT YANG TIDAK PROSEDURAL. 

PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor: 05- K/PMT.III/BDG/AD/I/2011).   

PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR (MOBIL) DARI HASIL PENCURIAN DITINJAU DARI PASAL 480 AYAT 1 DAN 2 KUHP. 

PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR ( MOBIL ) DITINJAU DARI PASAL 480 AYAT 1 DAN 2 KUHP. 

PEMBERIAN IZIN GANVGGUAN TERHADAP USAHA HIBURAN (RESTORAN) DI KOTA SURABAYA (Berdasakan Perda No.1 Tahun 2004 Tentang Izin Gangguan). 

PEMBERIAN IZIN GANGGUAN TERHADAP USAHA HIBURAN (RESTORAN) DI KOTA SURABAYA (Berdasarkan Perda No.1 Tahun 2004 Tentang Izin Gangguan). 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PT. PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO) MENURUT UU.NO.13 TAHUN 2003. 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM AKIBAT KELALAIAN PENGURUS DI PT “X”. 

TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG TERHADAP KONSUMEN YANG KEHILANGAN BARANG DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Di BPSK Kota Surabaya). 

FUNGSI SERIKAT PEKERJA DALAM PERLINDUNGAN HAK – HAK PEKERJA DI PT. PAL INDONESIA Menurut Undang – Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan DI PT. PAL INDONESIA (PERSERO). 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN MAL PRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER. 

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR PELAKU PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK KANDUNGNYA (Studi kasus putusan pengadilan negeri No. 3175/Pid.B/2010/PN. SBY).  Faculty of Law .

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH (Studi Kasus Putusan Nomor. 3176/Pid.B/2010/PN.Sby). 

STUDI KOMPARASI TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW). 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG ANGKUTAN UDARA (Studi Kasus pada PT. Garuda Indonesia). 

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG BERKAITAN DENGAN CAROK DI KABUPATEN PAMEKASAN. 

TINJAUAN YURIDIS “NGEROROD” DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT BALI. 

IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No: 227 Pid.B/2010/PN.Lmg). 

IMPLEMENTASI PERDA No. 7 TAHUN 2002 TERHADAP KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN SURABAYA TIMUR. 

PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR ANTARA HUKUM ADAT MADURA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMER 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. 

PENERAPAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PEYELIDIKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus Tersangka yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Sidoarjo). 

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA. 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PENCURIAN PULSA TELEPON KABEL DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA.  Faculty of Industrial Engineering.

ANALISIS KEPUASAN PASIEN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA RSU HAJI SURABAYA.  Faculty of Social and Politics.

ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN NILAI EKSPOR ROKOK DAN TEMBAKAU DI JAWA TIMUR.  Faculty of Economics.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS MELALUI PERDAMAIAN (Studi Kasus N0.1067/Pdt.G/2010/PA.Sda). 

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN JUAL-BELI DIBAWAH TANGAN TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH ( studi kasus pada putusan nomor : 22/PDT.G/2009/PN.KAB.PROB. ). 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DARI UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI. 

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN PEMBERATAN DI WILAYAH SURABAYA Putusan No.1836 / Pid. B / 2010 / PN. SBY. 

AKIBAT HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM MELAKUKAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. 

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN KOMISI PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI) SURABAYA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR. 20/KPPU-I/2009). 

TINJAUAN YURIDIS DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA PADA PERKARA KORUPSI MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG KORUPSI. 

TINDAK PIDANA PEMALSUAN KETERANGAN DOMISILI DALAM AKTA CERAI. 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DI BAWAH UMUR KORBAN HUMAN TRAFFICKING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 (Studi Kasus Putusan PN Surabaya No. Perkara 1007/Pid.B/2010/P.N. Surabaya). 

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA BARANG MILIK DAERAH ANTARA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN PERUSAHAAN ADVERTISING DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA ATAU DAERAH. 

PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo). 

KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI BAWAH UMUR. 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG YANG MENGGADAIKAN MOBIL DALAM STATUS SEWA ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 806/Pid/B/2010/PN.Sda.). 

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM KEPALA SEKOLAH TERHADAP PENAHANAN IJAZAH ANAK DIDIK PADA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA SURABAYA ( Studi Kasus Pada SMA Negeri x Surabaya ). 

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA. 

PROBLEMATIKA ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK ATAS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Suatu Kajian Empiris Di Pengadilan Negeri Surabaya). 

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK YANG CACAT BARANG (Studi kasus di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Surabaya). 

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS KELALAIAN PENGEMUDI YANG MENIMBULKAN KECELAKAAN DI JALAN RAYA TINJAUAN YURIDIS UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJUDIAN PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI TELEVISI (Studi Kasus No. 534 / Pid.B / 2010 PN SURABAYA). 

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO MENGENAI SENGKETA HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR PASCA AKTA PERDAMAIAN. 

UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SURABAYA. 

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2008 TENTANG KAWASAN TERBATAS MEROKOK (STUDI KASUS KAWASAN TERBATAS MEROKOK DI PUSAT PERBELANJAAN ITC MEGA GROSIR SURABAYA).  Faculty of Social and Politics.

KEWENANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN. 

PERJANJIAN BAKU JUAL BELI PERUMAHAN DENGAN KLAUSULA EKSONERASI (Study Kasus Di Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya). 

PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI UPAYA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Studi Kasus Putusan PN Surabaya No:3054/Pid.B/2010/PN.SBY. 

IMPLEMENTASI PERDA NO. 17/2003 TENTANG IJIN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN SUKOLILO. 

PENYALAHGUNAAN PERJANJIAN LISENSI MEREK DALAM PERSAINGAN USAHA.  

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SELAKU KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG OBJEK JAMINANNYA MUSNAH.  

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PN Nomor : 2673/Pid.B/2010/PN.SBY).  

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KONTRAK YANG DI PHK DALAM MASA KONTRAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor : 271/G/2009/PHI.Sby).  

PELANGGARAN HAK-HAK KONSUMEN OLEH PELAKU USAHA DALAM PENGURANGAN BERAT BERSIH TIMBANGAN PADA PRODUK MAKANAN DALAM KEMASAN ( Studi Kasus Sengketa antara Toko Hokky Surabaya dan Ibu Fony ). 

IMPLEMENTASI UU NOMER 2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN DALAM PENYELESAIAN KLAIM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA DI AIA FINANCIAL CABANG MALANG.  

PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MILIS DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG Nomor : 1269/PID.B/2009/PN.TNG. 

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERJUDIAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Kasus Perkara No.323/Pid.B/2010/PN.Sby.). 

AKIBAT HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK YANG MASIH MINDERJARIG ( STUDY KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO Nomor : 83/Pdt.G/2005/PN.Sda ). 

ANALISA YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE BAGI ANAK BERKONFLIK HUKUM DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA.  

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PRODUK DENGAN PROMO BERHADIAH. 

KEKUATAN HUKUM TANAH BEKAS MILIK ADAT ATAU YASAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH.  

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG TIDAK MENDAPATKAN PENDAMPINGAN PENASIHAT HUKUM DI DALAM PERSIDANGAN PIDANA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 619/Pid.B/2010/PN.Sda.). 

PERANAN KETERANGAN SAKSI A CHARGE SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PERADILAN PIDANA. 

AKIBAT HUKUM AKTA FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DALAM HAL EKSEKUSI OBJEK JAMINAN (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur).  

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI POLRESTABES SURABAYA.  

2 komentar:

  1. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

    BalasHapus
  2. klau mau pesan skripsi SI bagaimana ya mas/mba?

    BalasHapus